![]() |
Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir mengkritisi pengalihan anggaran yang dilakukan Pemko Binjai. Istimewa/hastara.id |
BINJAI, HASTARA.ID — Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir, prihatin adanya peralihan dana insentif fiskal yang sejatinya untuk pengentasan kemiskinan ke pembayaran utang proyek.
“Agak terkejut juga kita baca berita pernyataan dari Kepala BPKPD Binjai Erwin Toga yang mengakui adanya pengalihan dana intensif fiskal yang awal peruntukannya untuk pengentasan kemiskinan lalu dialihkan jadi bayar utang proyek,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/4).
Kata dia, harusnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu jangan diganggu, karena itu haknya rakyat. Terlebih itu anggaran dari pusat yang sudah jelas peruntukannya.
Ronggur menegaskan kalau dana fiskal itu dialihkan untuk bayar utang proyek, berarti prioritasnya bukan bantu rakyat kecil, tapi bantu pemborong.
“Kami diperintah Presiden Pak Prabowo untuk bela rakyat kecil, terlebih sudah ada anggarannya untuk pengentasan kemiskinan. Tapi dialihkan untuk bayar utang. Kita jadi curiga, ini ada apa? Kenapa (Pemko Binjai) tidak bela rakyat, tapi memilih bayar utang proyek,” katanya.
Ia menyebut bahwa hal ini akan menjadi catatan bagi mereka di internal Gerindra untuk kemudian disampaikan ke pimpinan terkait adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. (rel/has)